Standar Kompetensi Manajerial untuk Aparatur Sipil Negara terdiri dari 8 aspek yakni integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan.

Mengelola perubahan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.

Pada level 4 secara sederhana seorang ASN dituntut untuk memimpin perubahan pada unit kerja. ASN didorong memiliki perilaku yang dapat mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Hal ini adalah peningkatan dari level 3 yang terbatas pada membantu orang lain dana melakukan perubahan. Di level tertinggi, ASN dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas nasional.

Di level 4, ASN juga didorong untuk memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerja secara berkala dan tidak terbatas pada penyesuaian prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan seperti dinyatakan di level 3. ASN pada level 5 memiliki perilaku menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan.

ASN pada level 4 juga diharapkan memiliki perilaku memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja. Sedangkan di level 3, standanrya adalah ASN berperilaku mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerja secara tepat serta memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Pada tingkat 5, ASN secara berkelanjutan mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi mengelola perubahan pada level 4 menempatkan ASN sebagai pemimpin transformasi yang tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perubahan, tetapi juga mengarahkan, mengendalikan, dan memastikan perubahan tersebut berjalan efektif di tingkat unit kerja. ASN dituntut untuk menyiapkan organisasi menghadapi dinamika lingkungan, mengidentifikasi dan memitigasi risiko perubahan, serta memastikan implementasi perubahan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, ASN perlu mengoordinasikan dan menyelaraskan berbagai inisiatif perubahan antar unit kerja agar mendukung tujuan organisasi secara terpadu. Dengan demikian, esensi kompetensi mengelola perubahan pada level 4 adalah kemampuan memimpin dan mengorkestrasi proses perubahan secara sistematis sehingga organisasi menjadi lebih adaptif, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan, sebagai landasan menuju level 5 yang berfokus pada penciptaan kebijakan dan gerakan perubahan berdampak luas bagi instansi maupun prioritas nasional.

Standar Kompetensi Manajerial untuk Aparatur Sipil Negara terdiri dari 8 aspek yakni integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan.

Pengembangan diri dan orang lain dipahami sebagai kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri; menginsipirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka Panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.

Pada level 4, ASN dituntut untuk menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran dengan sejumlah indikator perilaku yakni menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk di dalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan, dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/Pendidikan/pengembangan karir dan kompetensi. Hal ini sudah di atas level 3 yang memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya. Untuk level 5, ASN dituntut menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan di tingkat instansi.

Untuk level 4, ASN ditekankan untuk dapat melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi. Di level yang lebih advanced pada tingkat 5, ASN dapat merekomendasikan atau memberikan penghargaan bagi upaya pengembangan yang berhasil, memastikan dukungan bagi orang lain dalam mengembangkan kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi. Dengan demikian perilaku di level mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur termasuk melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan masih ada di level 3.

Di level 4, ASN juga dituntut untuk mengembangkan orang-orang di sekitarnya secara konsisten termasuk dengan melakukan kaderisasi posisi-posisi di unit kerja. Nah untuk level 5, ASN perlu memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara berkelanjutan dalam penerapan di tingkat instansi. Dengan demikian, perilaku mendorong kepercayaan diri bawahan, memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan cara sendiri, serta memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang masih ada di level 3.

Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi pengembangan diri dan orang lain pada level 4 menuntut ASN untuk berperan tidak hanya sebagai pembelajar, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran dalam organisasi. ASN diharapkan mampu menyusun program pengembangan jangka panjang yang terstruktur, melaksanakan manajemen pembelajaran secara sistematis melalui bimbingan, evaluasi, dan umpan balik, serta memastikan tersedianya kesempatan pengembangan kompetensi bagi pegawai.

Selain itu, ASN dituntut secara konsisten mengembangkan talenta dan menyiapkan kader untuk mengisi peran-peran strategis melalui proses pembinaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, esensi kompetensi pengembangan diri dan orang lain pada level 4 adalah kemampuan membangun sistem pembelajaran dan pengembangan SDM yang terencana, terukur, dan berkelanjutan di tingkat organisasi, sehingga tercipta sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap mendukung pencapaian tujuan organisasi di masa depan.

Standar Kompetensi Manajerial untuk Aparatur Sipil Negara terdiri dari 8 aspek yakni integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan.

Pelayanan publik sendiri memiliki definisi kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik.

Pada level 4, ASN didorong untuk mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.

ASN ditetapkan untuk memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka Panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi. Hal ini tentu lebih kompleks dari level 3 yang terbatas pada pemahaman untuk mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral serta tidak memihak. Adapun untuk level 5, tatarannya sudah pada kemampuan untuk menciptakan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.

Pada level 4, ASN juga didorong untuk mampu menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik. Hal ini sedikit lebih kompleks daripada level 3 yang mengedepankan penggunaan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya. Adapun level 5 untuk elemen ini adalah menginternalisasi nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok kepada setiap individu di lingkungan instansi/nasional.

Pada level 4, ASN juga didorong untuk menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam Menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok. Hal ini tentu di atas level 3 yang mendorong ASN untuk mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya. Adapun level 5 untuk elemen ini adalah menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.

Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi pelayanan publik pada level 4 menuntut ASN untuk tidak hanya memahami dan merespons kebutuhan pemangku kepentingan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai isu strategis, peluang, dan dinamika eksternal yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan di masa depan. ASN diharapkan mampu memastikan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik tetap selaras dengan prinsip objektivitas, netralitas, profesionalisme, transparansi, serta bebas dari pengaruh kepentingan pribadi maupun kelompok. Selain itu, ASN dituntut menerapkan perspektif jangka panjang dalam merancang strategi dan kebijakan pelayanan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, esensi kompetensi pelayanan publik pada level 4 adalah kemampuan menjaga kualitas dan integritas pelayanan melalui pengelolaan isu strategis, pengawasan kesesuaian kebijakan, serta penerapan strategi jangka panjang yang berorientasi pada kepentingan publik, sebagai fondasi menuju level 5 yang berfokus pada penciptaan kebijakan dan budaya pelayanan publik yang unggul di tingkat instansi maupun nasional.

Standar Kompetensi Manajerial untuk Aparatur Sipil Negara terdiri dari 8 aspek yakni integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan.

Definisi untuk kerja sama adalah kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Pada level 4, ditekankan pada kemampuan membangun komitmen tim dan sinergi. ASN didorong untuk membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin. Hal ini masih di bawah dari penciptaan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma, etos, nilai-nilai kerja yang baik di dalam dan luar organisasi serta meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan organisasi yang ada di level 5. Namun demikian juga sudah lebih advanced dari pada sebatas melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, serta mencari solusi yang optimal. Jadi penekanannya adalah sinergi antar unit kerja.

Pada level ini, ASN juga diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Hal ini tentu lebih kompleks daripada mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan anggota tim/kelompok serta bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja yang dipersyaratkan di level 3. Adapun di level 5, poinnya adalah menjaga sinergi agar pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun di luar organisasi. Dengan demikian, poinnya masih tentang sinergi.

Pada level 4, ASN juga didorong untuk mampu mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan/semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Hal ini lebih kompleks dari level sebelumnya perihal membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok, namun masih di bawah level 5 yang menyebut tentang pembangunan konsensus untuk menggabungkan sumber daya dari pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa dan negara. Jadi tadi sesudah sinergi, maka di level 4 perlu adanya kemampuan mengembangkan sistem antar unit guna memastikan tercapainya sinergi.

Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi kerja sama pada level 4 menuntut ASN untuk melampaui kemampuan membangun tim internal dan mulai berperan sebagai penggerak sinergi antar unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi. ASN tidak hanya dituntut mampu mengelola perbedaan kepentingan dan memfasilitasi kolaborasi lintas unit, tetapi juga mengembangkan sistem, mekanisme, dan budaya kerja yang mendorong terciptanya kerja sama yang berkelanjutan.

Keberhasilan pada level ini tercermin dari kemampuan menyatukan berbagai sumber daya, membangun komitmen bersama, serta memastikan setiap unit bekerja secara selaras untuk mencapai target organisasi. Dengan demikian, esensi kompetensi kerja sama level 4 adalah menciptakan dan memperkuat sinergi lintas unit kerja secara sistematis, sebagai landasan menuju level 5 yang menekankan kemampuan membangun konsensus dan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung kepentingan strategis bangsa dan negara.

Standar Kompetensi Manajerial untuk Aparatur Sipil Negara terdiri dari 8 aspek yakni integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan.

Definisi untuk integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

Untuk di level 4, kapasitas yang diharapkan adalah seorang ASN mampu menciptakan situasi yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Sedangkan di level 5, kapasitas yang diharapkan adalah seorang ASN mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional.

Secara khusus untuk indikator level 4, ASN diharapkan mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Hal yang membedakan dengan level sebelumnya adalah pada level 3, perilakunya terkait upaya memastikan anggota yang dipimpin sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Lebih lanjut pada level 5, indikatornya adalah ASN mampu mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. Jadi, untuk level 4 poinnya adalah penciptaan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi.

Pada level ini, ASN juga diminta untuk mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. Hal ini berbeda dengan level 3 yang diatur pada level mampu memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Adapun untuk level 5, penekanannya adalah pada ASN yang mampu menjadi role model atau memiliki keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. Sehingga untuk level 4, ASN tidak sekadar memberi apresiasi dan teguran bagi anggotanya tetapi sudah di level menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi. Hal ini menarik karena sebenarnya semakin tinggi level, semakin besar peluang untuk mengalami problematika etika.

Di level 4, seorang ASN juga didorong untuk berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada risiko. Dengan demikian, sudah ada peningkatan dari level 3 yang terbatas pada melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Sedangkan di level 5, indikatornya adalah ASN mampu membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi. Dengan demikian, untuk level 4, penekanannya pada keberanian untuk melakukan koreksi atau tindakan atas penyimpangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi integritas pada level 4 menempatkan ASN pada peran yang lebih strategis dibandingkan level sebelumnya, yaitu tidak hanya memastikan kepatuhan anggota yang dipimpin, tetapi mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi. ASN pada level ini dituntut untuk secara konsisten menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, berani menanggung konsekuensi dari tindakan yang diambil, serta menunjukkan keberanian dalam melakukan koreksi atau tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi meskipun mengandung risiko.

Dengan demikian, integritas level 4 mencerminkan kemampuan membangun budaya etis di tingkat instansi melalui pengaruh, keteladanan perilaku, dan keberanian bertindak, sebagai jembatan menuju level 5 yang menekankan peran sebagai teladan nasional dan perumus kebijakan strategis terkait integritas organisasi.