#IniUntukKita – Sejak lama, kita disajikan ketakutan akan utang negara yang kadang-kadang dibawa jauh pada urusan kedaulatan, menjual negara, beban anak cucu, dan hal-hal ngeri lainnya. Saya tadinya keder juga mendengar narasi-narasi yang dibangun. Apalagi kalau sudah muncul pernyataan bahwa setiap kepala di negara ini menanggung utang negara sekian juta rupiah.

Karena keder itu tadi, saya jadi mencoba membaca-baca banyak hal. Kebetulan pula salah satu mata kuliah di kuliah S2 saya adalah Ekonomi Sektor Publik. Jadi, membaca utang negara adalah salah satu menu wajib supaya dapat nilai gilang gemilang.

Apa daya, dapatnya hanya A minus. Sedih~

Persoalan utang negara itu banyak anggapan bahwa negara berhutang layaknya perorangan ngutang ke bank atau ke leasing. Dalam artian, kalau nggak sanggup bayar, terus jaminannya entah tanah atau apapun bakal disita sebagai gantinya. Dari sisi sejarah nggak sepenuhnya salah, sih, tapi dengan perkembangan yang ada jadi nggak benar-benar amat juga.

Anggapan kedua, yang suka bawa-bawa ke urusan kedaulatan dan lain-lain adalah membandingkan cara berhutang dengan zaman dulu, mulai dari zaman awal kemerdekaan pada masa IGGI dan CGI, ketika Indonesia berhutang pada sekelompok negara. Atau mungkin melakukan perbandingan dengan salah satu momen legendaris bangsa ini ketika Indonesia berhutang ke IMF pada periode krisis di akhir 1990-an.

Soal utang ini sejarahnya memang panjang sekali. Utang bahkan jadi hal yang dibahas cukup serius dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dikenal sebagai momen penting kedaulatan Indonesia. Ada hal yang agak bikin pening ketika dalam pengakuan kedaulatan oleh Belanda, ada tanggung jawab Indonesia untuk menanggung utang pemerintahan Hindia Belanda. Delegasi Indonesia sendiri bersikap bahwa tanggungan utang adalah sampai Maret 1942. Pada bulan itu, Jepang datang dan menggeser Belanda.

Soalnya, kalau Indonesia harus menanggung utang dari 1942 sampai saat KMB terjadi tahun 1949 ya agak-agak ironi karena jatuhnya adalah Indonesia menanggung utang terhadap uang yang dipakai untuk menyerang Indonesia sendiri dalam berbagai pertempuran sejak 1945-1949–tentu termasuk Agresi Militer I dan II. Kan nganu ya….

Pada akhirnya utang yang harus ditanggung adalah 1,12 miliar dolar AS. Ini kalau dibawa mentah-mentah ke kurs sekarang ya tampak nggak banyak, tapi pada periode itu tentu sangat banyak. Apalagi untuk negara baru merdeka.

Pada akhirnya, sampai dengan 1956 Indonesia sudah melunasi utang tersebut sampai 82 persen. Pada saat yang sama, Indonesia juga berutang ke negara-negara Blok Timur. Begitu 1965, kondisi utang Indonesia adalah 2,36 miliar dolar AS dengan 59,5 persen adalah pinjaman ke negara-negara Blok Timur.

Satu hal yang pasti tentang utang negara dan terutama utang luar negeri ini tentu saja posisinya sudah terjadi jadi harus diterima apapun keadaannya. Hanya saja harus dilihat bahwa seiring perubahan tatanan keuangan global ada perubahan cara berutang. Utang yang semacam itu memang masih ada ya betul. Akan tetapi proporsinya sudah sangat jomplang dengan sumber utang alias pembiayaan lainnya.

Jadi, menyoal utang negara ingatlah pesan paling penting dari film Tilik (2018) berikut ini:

Secara umum, menurut LKPP untuk pembiayaan luar negeri di TA 2019 itu minus Rp17,49 triliun alias membayar pinjamannya lebih besar daripada minjem lagi. Pada tahun 2019, realisasi pinjaman tunai itu hanya ada 2 yaitu:

Sumber pembiayaan paling besar itu sekarang justru di penjualan Surat Berharga Negara, bukan utang model IGGI atau CGI lagi. Besarnya nggak tanggung-tanggung, menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), proporsinya adalah sebagai berikut:

Pada titik ini ada pola pikir yang perlu disesuaikan. Kini negara itu lebih banyak berhutang pada pembeli SBN, yang bisa saja institusi tapi—nah ini yang menarik—bisa juga perorangan.

Iya. Perorangan. Kamu-kamu-kamu itu bisa lho ngutangin negara. Dan ngutangin yang satu ini beda dengan ngutangin teman atau tetangga yang potensi uang kembalinya 50:50 dan mengandung konsekuensi bakal galakan yang ngutang daripada yang ngutangin. Memberi hutang pada negara ini dijamin kembali plus dapat untung juga.

Jadi kalau tadi di awal narasi ketakutan bahwa ketika negara berhutang ke negara lain maka negara ini dijual sebenarnya bisa diubah ketika negara justru berutang kepada rakyatnya sendiri. Model ini sudah mulai jamak beberapa tahun terakhir dan dikenal sebagai SBN Ritel.

Gambaran umumnya, negara akan membuka periode waktu penjualan dan menetapkan bunga tertentu. Nanti masyarakat bisa membeli SBN tersebut yang berarti uang kita akan berpindah sementara ke negara atau sederhananya negara ngutang sama kita begitu kita melakukan transfer ke rekening negara. Nah, namanya minjemin, kita pasti butuh benefit kan? Nanti setiap bulan, kita akan mendapat sejumlah uang sebagai imbal balik sudah minjemin uang.

Satu hal yang harus dipahami adalah kalau minjemin uang ke negara itu temponya sudah ditetapkan. Kalau yang ritel umumnya 2 tahun. Dalam periode itu, kita nggak bisa menarik uang yang sudah kita setor tersebut. Uang itu baru akan kembali sesudah 2 tahun dalam jumlah yang utuh setelah sebelumnya selama 24 bulan kita menerima sejumlah uang sebagai imbalan sudah mau minjemin.

Sekarang jumlah minimal pembelian SBN ritel adalah Rp1 juta dan maksimal Rp 3 miliar. Rentang ini sudah cukup menarik minat masyarakat, tapi sesungguhnya ada potensi untuk jauh lebih besar lagi. Memang, sih, kalau naruh 1 juta, tiap bulan hanya dapat kurang lebih 5000 rupiah. Akan tetapi bayangkan kalau naruh 100 juta di SBN? Dengan diem-diem bae bisa dapat 500 ribu setiap bulan.

Para milenial tua yang sudah menyiapkan biaya kuliah anak dan dipakainya masih lebih dari 5 tahun lagi bisa menaruh uang yang sudah mulai tersimpan itu ke SBN dengan imbal balik yang menarik. Demikian pula dengan pemuda yang sudah punya 20 juta dan bersiap untuk nabung DP rumah sampai 150 juta. Bisa juga pakai SBN Ritel ini.

Pada titik ini, negara memang ngutang, tapi ngutangnya ke rakyatnya sendiri. Dan rakyatnya juga senang karena dapat benefit karena sudah mau meminjamkan uang. Narasi-narasi soal kedaulatan justru bisa berbalik.

Ketika negara ngutang ke rakyatnya, maka uangnya ya beredar di dalam negeri kan? Dipakai untuk membiayai program pemerintah, maka uangnya akan bergulir kepada rakyat lagi. Sementara itu, rakyat yang meminjamkan juga dapat imbalan berupa kupon tadi, ya uangnya jadi di sini-sini juga. Nggak perlu ke luar negeri dan nggak perlu lagi keder dengan narasi-narasi menakutkan soal utang negara. Kalaupun ada, kan tinggal bilang: