Standar Kompetensi Manajerial untuk Aparatur Sipil Negara terdiri dari 8 aspek yakni integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan.

Pelayanan publik sendiri memiliki definisi kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik.

Pada level 4, ASN didorong untuk mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.

ASN ditetapkan untuk memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka Panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi. Hal ini tentu lebih kompleks dari level 3 yang terbatas pada pemahaman untuk mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral serta tidak memihak. Adapun untuk level 5, tatarannya sudah pada kemampuan untuk menciptakan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.

Pada level 4, ASN juga didorong untuk mampu menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik. Hal ini sedikit lebih kompleks daripada level 3 yang mengedepankan penggunaan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya. Adapun level 5 untuk elemen ini adalah menginternalisasi nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok kepada setiap individu di lingkungan instansi/nasional.

Pada level 4, ASN juga didorong untuk menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam Menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok. Hal ini tentu di atas level 3 yang mendorong ASN untuk mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya. Adapun level 5 untuk elemen ini adalah menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.

Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi pelayanan publik pada level 4 menuntut ASN untuk tidak hanya memahami dan merespons kebutuhan pemangku kepentingan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai isu strategis, peluang, dan dinamika eksternal yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan di masa depan. ASN diharapkan mampu memastikan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik tetap selaras dengan prinsip objektivitas, netralitas, profesionalisme, transparansi, serta bebas dari pengaruh kepentingan pribadi maupun kelompok. Selain itu, ASN dituntut menerapkan perspektif jangka panjang dalam merancang strategi dan kebijakan pelayanan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, esensi kompetensi pelayanan publik pada level 4 adalah kemampuan menjaga kualitas dan integritas pelayanan melalui pengelolaan isu strategis, pengawasan kesesuaian kebijakan, serta penerapan strategi jangka panjang yang berorientasi pada kepentingan publik, sebagai fondasi menuju level 5 yang berfokus pada penciptaan kebijakan dan budaya pelayanan publik yang unggul di tingkat instansi maupun nasional.