Menjadi orang yang terlibat dalam kebijakan publik, bahkan mendalami kebijakan publik di level S2 sesungguhnya tidak berarti membuat saya suka pada pelayanan publik di Indonesia.Yes, saya itu begitu mau mengurus aneka rupa dokumen kependudukan itu malasnya minta ampun, sebenarnya. Bayangan tentang bakal sulit dan bolak-baliknya proses pelayanan bikin saya keder duluan.

Pada akhirnya, kemalasan itu kepentok ketika saya gagal memperpanjang paspor karena katanya data di KTP elektronik saya gagal dibaca oleh sistemnya Imigrasi.

Jeng-jeng-jeng.

Jadi, ya sudah, mau tidak mau saya harus ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tempat Kartu Keluarga dari keluarga kecil saya terdaftar. Saya sudah berpikir yang tidak-tidak hingga kemudian saya berangkat pagi buta tanpa mandi ke Gedung C, tempat Dinas Dukcapil berada.

Benar saja, pada hari Jumat 28 Februari itu, jam 6 pagi saja sudah ada lebih dari 20 orang menunggu. Wagela, jam 6 pagi. Ini masyarakat berangkat dari rumah jam berapa coba?

Nah, ternyata oh ternyata, pelayanan di Dinas Dukcapil tidaklah buruk. Malah terbilang lumayan. Dan kalaulah ada yang kurang, itu menurut saya masih cukup wajar. Mengingat ekspektasi untuk pelayanan publik pada level Dinas Catatan Sipil sudah rendah pada awalnya.

SIPEPEN OC

Jadi, Dinas Dukcapil KBB ini punya inovasi yang bernama SIPEPEN OC untuk pelayanan kependudukan. Submitnya bisa lewat wesbitenya dan nanti akan mengarah ke nomor WhatsApp admin SIPEPEN OC. Jadi, kelihatan kesederhanaan yang tentu membutuhkan banyak perbaikan.

Bagaimanapun, WhatsApp itu kan terbatas. Kalau lagi diserbu, bisa tenggelam. Dan adminnya harus satu-satu mengurutkan dari awal. Bagusnya tentu pakai aplikasi sehingga jelas log-lognya. Akan tetapi, saya mengapresiasi adanya sistem ini, dibandingkan beberapa kota lain di dekat Jakarta yang juga memajang nomor WA, tapi sampai sekarang saya coba chat masih centang satu. Wkwk.

Jadi, modelnya adalah request via SIPEPEN OC, nanti kita diminta NIK atau kadang juga Kartu Keluarga. Tergantung kebutuhan. Sesudah itu, tinggal tunggu 2-3 hari akan dapat notifikasi pengambilan. Kalau sudah begitu, berarti KTP memang hanya tinggal diambil di loket 8.

See? Sangat mudah dan sederhana. Makanya saya kemudian bisa mengurus hal lain, seperti…

KARTU IDENTITAS ANAK

Perbandingan pengurusan KTP dengan KIA di KBB itu jomplang. Pada saat KTP sudah 30, KIA paling 2. Jadi posisinya sangat enak untuk mengurus KIA di KBB ini. Syaratnya juga mudah, cukup fotokopi KK dan Akte Kelahiran.

Sesudah mengambil nomor antrean, kita akan dipanggil ke loket, lantas mengisi formulir sejenak, maka dalam waktu tidak sampai 5 menit, KIA sudah bisa sampai di tangan. Tinggal tanda tangan buku tanda terima saja, deh.

Terakhir, karena kebutuhan harus mengurus dokumen untuk persiapan pensiun, maka saya harus mengejar ketinggalan untuk membuat KARTU ISTRI dan hal itu membutuhkan legalisasi dokumen pernikahan.

Nikah sudah berapa tahun, kok ya baru dilegalisasi. Betul-betul tidak sesuai dengan RUU Ketahanan Keluarga yang serampangan itu. Heuheu.

LEGALISASI DOKUMEN PERNIKAHAN

Untuk melakukan legalisasi dokumen pernikahan dan semacamnya, lokasinya di Loket 6. Tinggal membawa dokumen asli dan sejumlah dokumen yang sudah difotokopi untuk dilegalisasi kemudian serahkan kepada petugas.

Hal yang bikin senang adalah karena saya memasukkan dokumen pada jam 12 kurang lima. Saya sudah hopeless bahwa dokumen paling akan selesai jam setengah 2 karena kan jam 12 istirahat dan di banyak instansi baru balik jam 1, siap-siap lain-lain mulai lagi setengah 2.

Eh, ternyata Bapak Kepala Seksinya tetap menyelesaikan tanggungan legalisasinya sehingga saya kemudian mendapati berkas itu kembali pada pukul 12.18. Sebuah catatan menarik. Bahwa regulasi Kementerian PAN dan RB tentang Pelayanan Publik sebenarnya mengarah pada jam istirahat bergilir alias layanan terus berlangsung pada jam istirahat. Akan tetapi, pada praktiknya, hal itu masih sulit. Maka ketika Bapak Kepala Seksi tetap bekerja pada jam istirahat, itu menjadi hal menarik dan keren buat saya.

Padahal, ya, di kantor sendiri, rapat jam 12 lewat atau bahkan baru keluar makan jam setengah 2 karena dokumen belum kelar juga banyak, sih. HAHAHA. Tapi ekspektasi pada Pemerintah Daerah kadung rendah, jadi ketika dikasih tinggi jadinya kagum.

Satu hal yang pasti, saya tidak keluar uang apapun selama proses layanan, kecuali untuk ongkos ojek online dari dan ke Kantor Dinas Dukcapil KBB. Tentu ini sebuah langkah maju dan harus dilanjutkan serta ditiru oleh Pemerintah Daerah lainnya. Selain tentu tetap mengevaluasi kelemahan pada sistem yang ada.

Tabik.