korupsi | ariesadhar.com

Belajar Korupsi

Perpustakaan. Beuh. Waktu SD, saya pernah mengalami masa doyan ke perpustakaan karena tempatnya luas dan menawan. Bukan mau baca, cuma mau guling-guling menunggu Mamak pulang kerja. Kala SMP, agak malas karena perpustakaannya ada di pojokan nan sepi. Hiii. Namun saya mulai suka pinjam buku, termasuk buku tentang musibah Tampomas dan heroik itu. Saat SMA? Ini dia. Saya rajin ke perpustakaan. Meminjam dan membaca buku memang iya, namun tujuan yang lebih utama adalah berebut membaca Bola dan Hai terbaru, karena kalau sudah delay 1-2 hari, maka wajah mbak-mbak kece di Majalah Hai sudah tinggal kenangan. Bolong, kak. Tujuan lainnya ya tidak lebih tidak kurang adalah karena nggak punya duit buat jajan di kantin.

Ketika masuk ke perguruan tinggi, perpustakaan buat saya adalah peraduan kedua. Tenang, masih bukan urusan belajar. Perpustakaan adalah tempat saya kabur dari rumah tempat numpang untuk waktu yang cukup lama–cerita suram masa lalu saya yang bisa dibaca di buku OOM ALFA ~~yang lagi diskon gede-gedean~~. Selain itu, perpustakaan juga jadi tempat mengetik, karena saya belum punya komputer sendiri. Dan terakhir, perpustakaan adalah tempat melihat gebetan dari jauh, karena dari jendela perpustakaan tampak lorong cinta nan keji itu. Tsah.

Meskipun kini saya juga punya kartu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) yang letaknya nggak jauh-jauh amat dari kos, tapi perpustakaan tidaklah menjadi bagian integral dalam diri saya, seperti halnya barisan para mantan. Lah. Maka, ketika dalam proses mencari bahan untuk sebuah project, bisa terpikir untuk mencari bahan ke perpustakaan malah bikin saya bingung sendiri. Kok iso kepikiran. Mungkin belum move on.

Selengkapnya baca disini!

Salut buat kalangan pintar yang tetiba begitu paham opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) milik Pemprov DKI sehingga bisa memaki-maki Ahok di Pesbuk. Padahal, awak yang berkutat di dunia perauditan saja masih pening dalam mencerna opini-opini audit. Diklatnya saja lebih lama dari berangkat jadi Haji. Banyak kalangan pintar–include wartawan bodrek–yang menyebut bahwa opini yang disebut WDP itu adalah indikasi korupsi. Hmmm, patut diingat bahwa korupsi itu mengandung tiga prinsip: melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kaitannya dengan WDP?

Nah, inilah susahnya manusia Indonesia yang terlalu gampang nge-share hoax di Pesbuk. Opini WDP milik Pemprov DKI itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Itu dia makanya di Madura sana dikasih WTP tapi tetap saja ada yang tertangkap korupsi. Sekali lagi, penekanannya beda. Kalaulah disebut ‘kerugian negara’ dalam hasil pemeriksaan BPK, itu baru 1 aspek dari korupsi. Maka, menjadi lucu ketika ada wartawan bodrek yang mengirim surat minta konfirmasi ke sebuah instansi dan mengubah isi laporan ‘kelebihan pembayaran’ menjadi ‘dugaan korupsi’, kemudian di dalam suratnya ada nomor rekening. Heuheu, minta dikirim duit ya?