Pelayanan Informasi Pemda DIY Melalui PPID Bukti Nyata Nilai Terbaik Dalam Akuntabilitas Kinerja

ppid-diy (3)

Dua belas tahun lalu, berbekal sepeda motor tua bernama Oom Alfa, saya datang ke salah satu kantor Pemerintah Provinsi DIY. Urusan masa depan yang lebih menakutkan daripada KKN di Desa Penari: skripsi.

Ya, walaupun anak farmasi, tapi jalan hidup membawa saya ke skripsi sosial dengan area DIY, lebih tepatnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo. Namanya akan penelitian, sudah pasti butuh data, dan namanya survei tentang perilaku masyarakat sudah tentu butuh data kependudukan dan untuk itu tentu butuh perizinan.

Waktu itu, belum ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik seperti sekarang ini. Untuk mendapat data yang cukup sahih untuk penelitian susahnya minta ampun. Kalaupun dapat, kadang kita harus fotokopi sendiri setumpuk Kartu Keluarga dan harus mengembalikannya sendiri ke empunya data. Continue reading