Sudah lebih dari 400 hari saya menjadi bapak rumah tangga dengan mengasuh anak di rumah sembari menyelesaikan tugas-tugas sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Istri saya adalah pekerja rumah sakit sehinga WFH-nya bermakna Work From Hospital.

Sebelum pandemi, anak saya adalah penghuni daycare alias tempat penitipan anak. Ada beberapa alasan saya dan istri menggunakan opsi ini. Pertama, tentu saja lelah dengan drama Pekerja Rumah Tangga (PRT). Alasan kedua adalah alasan tumbuh kembang. PRT kedua saya memang termasuk keren dalam hal mengajari anak saya sedikit-sedikit tentang motorik, hanya saja tentu tidak terkonsep. Sementara di daycare, ada semacam kurikulumnya. Selain itu, anak saya jadi punya teman.

Sederhananya daycare adalah solusi bagi orangtua yang tidak bisa resign demi membersamai buah hati. Masalahnya klasik: tentang bagaimana bisa hidup. Gaji pokok saya ketika aktif bekerja di bawah UMR Jakarta. Hanya tiga juta koma sekian. Bagaimana mungkin saya meminta istri—seorang S2 lulusan Inggris bergaji lebih dari 2 kali lipat dari suamnya—untuk resign?

Kala menjadi bapak daycare, saya mendapati sejumlah orangtua tunggal. Sudah jelas, dia tidak bisa disuruh resign demi menjaga anak karena dia satu-satunya pencari nafkah. Jadi, persoalan membersamai pengasuhan anak sejatinya tidaklah sesederhana salah satu harus tidak bekerja untuk mengurus anak. Ada begitu banyak pertimbangan yang sifatnya sangat individual.

Oya, saya tinggal di Tangerang Selatan dan menggunakan jasa daycare dengan tarif mendekati gaji pokok saya per bulan. Untung yang bayar istri saya. Bayangkan kalau bekerja di Jakarta dengan UMR dan harus membayar 3 juta hanya untuk daycare. Jelas tidak masuk akal karena ada begitu banyak biaya lain dalam rumah tangga yang harus dialokasikan. Hal itu kemudian membuat sejumlah anak dititipkan ke tetangga, ke orangtua, dan opsi-opsi lain yang memungkinkan.

Bagaimana soal gizi? Soal stunting? Bagaimana soal motorik halus? Entahlah.

Kita berbicara angka begitu banyak anak-anak. Di kota-kota penyangga Jakarta, jumlah anak usia 0-4 tahun tidak jauh berbeda dengan jumlah orang seusia orangtua mereka, kurang lebih begini gambarannya:

Di kota-kota penyangga Jakarta banyak rumah tangga muda yang pola hidupnya cukup kejam karena harus menghabiskan waktu 2-4 jam hanya untuk berangkat dan pulang kantor karena jarak rumah ke kantor itu bisa puluhan kilometer. Saya saja yang ‘cuma’ naik KRL dari Stasiun Jurangmangu harus berangkat pukul 06.30 untuk bisa sampai ke Jakarta Pusat pada pukul 08.00 dan tidak potong gaji karena terlambat. Bagaimana dengan pekerja yang tinggal di tempat yang lebih jauh? Titik angkut bus jemputan PNS di Cibinong misalnya sudah ramai pada pukul 05.30 lho.

Lebih lanjut lagi tampak fenomena yang menarik di Kota Bekasi dan Tangerang Selatan karena persentase perempuan bekerja lebih tinggi daripada perempuan yang mengurus rumah tangga. Artinya? Ada begitu banyak istri yang juga harus bekerja demi kelangsungan rumah tangga. Kita berbicara angka 300.627 perempuan bekerja di Kota Bekasi dan 161.687 di Tangerang Selatan. Tentu tidak semuanya ibu muda, tetap saja angkanya yang besar.

Terkait pengasuhan anak ini, cukup banyak kantor di Jakarta yang menawarkan solusi dengan membuat daycare di kantor. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rata-rata di kantor pemerintah memang mulai menyediakan daycare, sebagian swasta juga demikian.

Sebagai solusi yang ditawarkan, boleh-boleh saja. Tapi dalam pengalaman saya, itu tidak cukup solutif.

Pada suatu hari, daycare anak saya tutup dan saya tidak bisa cuti demikian pula istri. Maka saya harus membawa anak saya ke kantor di Jakarta dengan transportasi umum. Membawa bayi melompat dari peron ke kereta, kereta ke peron, lanjut naik bajaj, dan seterusnya itu melelahkan lho. Dan kayaknya kalau dilakukan tiap hari pegal juga. Jadi, menurut saya, akses daycare di kantor hanya bisa dimanfaatkan oleh kalangan tertentu.

Maka saat mempelajari tentang pemerintahan daerah, seketika terbayang suatu ide yang tampak lebih masuk akal guna mengatasi persoalan pengasuhan anak ini. Ide itu adalah daycare kelolaan pemerintah daerah yang berkolasi di dekat stasiun kereta atau drop point bus dekat pintu tol.

Seperti saya jelaskan tadi, di Tangsel ini daycare sebenarnya sudah banyak, tapi yang terjangkau tidaklah banyak. Daycare kelolaan pemerintah daerah diarahkan untuk menyasar para pekerja UMR yang punya anak balita dan butuh pengasuhan prima. Biayanya tentu tidak harus jutaan, kalau perlu hanya beberapa ratus ribu saja sebagai biaya komitmen. Sisanya, negara berperan melalui pemerintah daerah.

Dengan pemilihan lokasi tersebut, orangtua bisa menitipkan anaknya di daycare sebelum meluncur naik transportasi umum ke Jakarta guna mencari nafkah. Artinya, tidak perlu pula ongkos mlipir karena kebetulan satu jalan. Begitu pulang kantor juga sang anak bisa segera dijemput dan dibawa pulang.

Mengapa pemerintah daerah? Tentu saja karena anak-anak itu adalah masa depan suatu daerah. Kita berbicara tentang anak-anak yang mulutnya kotor sekali karena bergaul begitu mudah dengan teman-teman yang lebih tua. Kita bicara pula anak-anak yang pemenuhan gizinya di periode emas tidak maksimal sehingga mempengaruhi kecerdasan dan hal-hal lainnya. Bayangkan jika pada usia 0-4 tahun, anak-anak yang harus ditinggal orangtuanya bekerja mendapat pengasuhan dan gizi yang tepat dalam kelolaan pemerintah daerah tentu hasilnya akan lebih optimal.

Adapun pada saat yang sama, daycare ini dapat menunjang kebutuhan tenaga kerja setempat. Mengingat daycare mungkin akan buka dari pukul 5 pagi sampai 9 malam maka akan butuh 2 shift sehingga kebutuhan pekerja juga dikali 2. Pemerintah daerah bisa memberdayakan tenaga kesehatan muda dengan menjadikan daycare tersebut sarana menimba pengalaman sebelum kemudian ditempatkan ke fasilitas kesehatan, misalnya. Mahasiswa bidang pendidikan juga dapat diarahkan untuk mengisi muatan pembelajaran dan permainan. Cocok sekali dengan konsep Kampus Merdeka, bukan?

Pada titik ini, melibatkan para calon orangtua dalam pengasuhan akan dapat pula membentuk mindset yang lebih baik ketika mereka kelak menjadi orangtua. Kita tahu ada begitu banyak orangtua yang sebenarnya tidak siap menjadi orangtua sehingga kemudian ada KDRT, ada pengasuhan yang tidak tepat, dll.

Tentu butuh komitmen anggaran dari pemda, tapi bukankah anggaran pendidikan dan kesehatan itu diatur dengan proporsi cukup besar? Bisa dong dikombinasikan untuk kepentingan balita masa depan negeri? Melalui daycare ini, para orangtua akhirnya bisa fokus bekerja dan muaranya kemudian adalah pada peningkatan produktivitas. Di sisi lain, produktivitas juga didorong oleh pemberdayaan tenaga-tenaga muda di masa pendidikan agar dalam 1-2 tahun lebih siap menghadapi dunia kerja. Dan pada akhirnya, generasi yang lebih cerdas tentu akan membentuk bangsa yang bekerja cerdas dan negeri ini dapat menjadi jauh lebih produktif dari sebelumnya. Semoga.