Di negara yang pintar memutarbalikkan fakta ini, sedang ramai isu rasionalisasi PNS yang berkembang bias dan kagak dikendalikan dengan baik. Begitu beredar di grup WhatsApp, ada yang deg-degan, ada yang bersyukur, ada yang malah berharap PNS-PNS yang pernah menyusahkan mereka untuk menjadi korban rasionalisasi. Ngomong-ngomong, yang berharap itu PNS juga, sih. Rata-rata adalah PNS yang baru menikah dan dipersulit sama Catatan Sipil. Heuheu.

Oke, lepas dulu dari urusan rasionalisasi dan beranjak ke urusan ke-PNS-an. Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, secara tiba-tiba makhluk antah berantah bernama auditor yang akan melakukan aksi osak-asik pawuhan. Orang lagi asyik-asyik main voli kerja, eh, ada auditor datang minta data. Sungguh mengganggu, bukan?

Well, menjadi auditor itu pada dasarnya memiliki kesusahannya sendiri. Salah satu yang sering dikeluhkan adalah betapa peraturan di Indonesia ini sedemikian banyak dan sedemikian beragam pula sumbernya. Lebih penting lagi, perubahan paradigma kekinian dari auditor yang bukan lagi underdog watchdog menimbulkan perkara tersendiri. Salah satunya adalah memberi solusi. Sama halnya dengan konsultan cinta, kala menemukan masalah harus jelas rekomendasinya putus, gantung, selingkuh, atau kawin lari. Sekarang adalah nggak mutu ketika auditor hanya bilang ini atau itu salah, tapi nggak jelas pengatasannya gimana.

Padahal, auditor juga manusia punya rasa punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Ditunjang dengan aneka peraturan di Indonesia ini, akan muncul masa ketika ada masalah, dipastikan nggak cocok dengan peraturan, namun pengatasannya embuh. Dalam kondisi seperti ini, auditor hendak lari kemana? Ke hutan, kemudian teriak? Pecahkan saja gelasnya biar ramai!

Untunglah, di era kekinian, PNS-PNS yang punya regulasi sedang berbenah terus menerus. Kebetulan, salah satu yang hobi jadi temuan auditor manapun adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dan kebetulan pula bahwa sekarang sudah ada Helpdesk terkait hal-hal relevan perbendaharaan via HAI DJPBN. Namanya memang rodo wagu, tapi DJPBN memang sudah namanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, jadi mari kita terima saja. Meski namanya agak wagu, logonya tidak wagu kayak logo awal Asian Games 2018 kok.

Eh, nanti dulu, sekarang kan pemerintah ini semua serba e-anu. Apa-apa pakai depannya e. Ada e-katalog, e-registration, dan sejenisnya. Adapun e-dan dan e-mbuh tiada tergolong kategori ini. Yang jadi soal adalah kadang-kadang suatu helpdesk berbentuk elektronik ini cuma pajangan, alias kalau ada pertanyaan boro-boro dibalas, dibaca kayaknya juga nggak. Eh tapi tenang, setelah dicoba Hai DJPBN ini ternyata tidak seperti itu.

Namanya lagi audit, proses pencarian wangsit itu sangat butuh tenggat. Nggak bisa masukkan ke portal yang akan dibalas dua puluh tujuh purnama kemudian. Dan lagi-lagi, saya menemukan solusinya di HAI DJPBN ini. Secara luar biasa untuk ukuran PNS kekinian, HAI DJPBN ini memiliki fitur Live Chat! Kita bisa berkonsultasi layaknya kita mbribik via mIRC maupun Facebook Messenger! Tinggal masuk ke sisi kanan bawah, mengisi kelengkapan, dan segera ada yang meladeni.

Sebelum bertanya, tentunya kita perlu menjelaskan identitas dan asal kita. Nanti pertanyaan konfirmasi itu dikeluarkan oleh seseorang di ujung sana yang bernama Agent yang memiliki kode masing-masing. Kita akan diladeni oleh Agent022 misalnya, dan kalau memang kepedot sinyal, selagi kita nggak keluar dari tempat chat itu, maka percakapan nggak akan selesai begitu saja. Agent ini yang akan membalas pertanyaan-pertanyaan kita, dan lumayan memberi pencerahan. Ngomong-ngomong, kalau lagi begini saya jadi ingat bahwa perkenalan saya dengan mbak calon bini adalah lewat aplikasi chat kantor lama. Ah, untung agent-nya anonim. Heuheu.

Adapun bagian paling kece dari layanan ini adalah bahwa sesaat kemudian di kotak masuk surat elektronik kita akan muncul surat berjudul ‘Chat Transcript’. Jadi, setidak-tidaknya di HAI DJPBN ini ada bukti dan minimal nggak lantas bikin lupa tadi sudah bertanya tentang sesuatu dan dijawab tentang sesuatu, yang semuanya lupa. Tenang, sudah ada back up via Chat Transcript ini.

Layanan yang bisa diakses via www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/hai-djpbn.html ini terbilang masih sepi dan artikel-artikelnya masih sedikit. Maka, bertanya dengan live chat jelas menjadi solusi nan mumpuni bagi PNS-PNS yang hilang arah. Bukan apa-apa, kadang-kadang orang itu menggunakan uang rakyat dengan nggak jelas semata-mata karena nggak tahu–ya, hilang arah itu tadi.

Apresiasi tinggi saya berikan kepada DJPBN untuk layanan yang satu ini, jenis layanan nan sangat berbeda dan tentunya patut dicontoh bagi PNS-PNS kekinian lainnya di negeri ini. Semoga dapat diteruskan dan diperbanyak sama banyak instansi, setidak-tidaknya untuk membantu sesama PNS terlebih dahulu, yang galau bin gamang takut keliru tentang penganggaran, tentang pencatatan, tentang istri nun jauh di luar kota dan mutasi nggak disetujui hingga saat ini, apalagi tentang pengadaan barang dan jasa.

Ciao!